BAGIKAN Jakarta - Pemerintah saat ini berupaya meningkatkan kualitas permukiman dari kumuh menjadi lebih baik. Salah satu hasil kerjanya ada di Banda Aceh, Aceh. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) berkolaborasi dengan Pemerintah pusat, memberdayakan masyarakat mulai dari perencanaan KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan pun sedang menyiapkan tim kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) guna melihat daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan ibu kota baru. KLHK menargetkan, KLHS bisa selesai dalam dua bulan. Saat ini, BMKG bersama kementerian dan lembaga terkait menyiapkan sistem monitoring gempa dan langkah-langkah mitigasi gempa bumi [] LABUANBAJO - "Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 diperkuat dengan penyusunan Major Projects 2020-2024 sebagai fokus guna pengendalian program. Major Projects ini memuat proyek-proyek strategis yang terintegrasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan juga masyarakat. SelamatDatang di Situs Resmi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang. Klik disini untuk informasi lebih lengkap. Portal Pendidikan Kota Palembang Workshop Edukasi Disiplin Pegawai dan Tenaga Kependidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang BMKG meminta setiap pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi terjadinya hal terburuk. Terlebih saat ini, lima alat Tsunami Early Warning System (TEWS) di laut selatan Cianjur tidak berfungsi," kata Sekretaris BPBD Cianjur, Rudi Wibowo, di Cianjur Senin (1/8/2022). bloka.com. Kalapas Kelas I Malang, RB Danang Yudiawan terus maksimalkan proses pembangunan Taman Edukasi Berbangsa dan Bernegara di area Sarana Edukasi dan Asimilasi Ngajum milik Lapas Kelas I Malang Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Rabu (18/05/2022) Pada Selasa (17/05) kemarin, RB Danang Yudiawan mengajak jajarannya untuk memantapkan proses pembangunan yang nantinya Tujuandibangunnya taman edukasi bencana ini yaitu agar warga bisa tanggap terhadap berbagai jenis bencana alam khususnya tsunami dan gempa bumi. Taman ini merupakan taman bertemakan bencana yang pertama di Indonesia. Pemerintah berharap taman seperti ini juga bisa dibangun di tiap daerah yang ada di Indonesia yang rawan akan bencana alam MembangunFasilitas Darurat Bencana; Pemerintah Jepang juga membangun fasilitas darurat bencana di sejumlah wilayah yang rawan terdampak bencana. Salah satunya adalah Tokyo Rinkai Disaster Prevention Park yang dibangun di distrik Koto, Tokyo. Saat keadaan normal, taman seluas 13 hektare ini bisa digunakan warga untuk rekreasi. TamanEdukasi Banua yang bertempat di Taman Kawasan Sabilal Muhtadin, Banjarmasin pada hari Sabtu, 20 Januari 2018 telah diresmikan . Acara yang dihadiri Ketua Umum PKK Republik Indonesia Ibu dr. Hj. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo beserta jajaran pengurus PKK Pusat, Anggota Forum Koordinasi Provinsi Kalimantan Selatan, Walikota Banjarmasin beserta Istri, pejabat-pejabat dilingkungan Provinsi Lokasitaman ini merupakan bagian dari Situs Peringatan Tsunami seluas 45.000 m2 yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Menurut Irwandi Yusuf, peristiwa tsunami tahun 2004 yang telah menelan banyak korban jiwa dan harta benda tersebut tidak mungkin dilupakan begitu saja oleh rakyat Aceh. Irwandi yakin Taman Edukasi Tsunami akan sangat H73IJ. Jakarta ANTARA News - Pemerintah harus memitigasi bencana tsunami untuk wilayah-wilayah yang rawan terdampak seperti di pesisir selatan Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, kata pakar geologi dari Brigham Young University Ron Harris. Harris dalam diskusi tentang mitigasi bencana tsunami di Jakarta, Jumat, memaparkan mitigasi bisa dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana evakuasi dan edukasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. "Mengapa tsunami di Aceh memakan banyak korban? Masalahnya komunikasi, tidak ada orang di Aceh yang tahu tentang tsunami," kata Harris. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun, Harris menyimpulkan prakiraan potensi terjadinya gempa berkekuatan di atas 9 skala Richter yang bisa menimbulkan tsunami yang sama seperti yang terjadi di Aceh pada 2004 bisa terulang di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. "Apa kita mau korban tsunami di Aceh terjadi lagi di Pulau Jawa?" kata Harris. Oleh karena itu dia menekankan pentingnya pemerintah melakukan mitigasi di daerah rawan seperti Pelabuhan Ratu dan Pangandaran Jawa Barat, Cilacap, Pacitan Jawa Timur, Denpasar dan Nusa Dua Bali, Lombok dan Sumba Nusa Tenggara Barat, pesisir selatan Pulau Timor, dan Waingapu Nusa Tenggara Timur. Harris menjelaskan potensi terjadinya gempa besar yang mengakibatkan tsunami dengan rumusan "20-20-20", yakni 20 detik lamanya gempa bumi untuk identifikasi potensi adanya tsunami, 20 menit jarak tempuh gelombang ke bibir pantai yang berarti waktu untuk evakuasi, dan 20 meter tinggi gelombang yang artinya masyarakat harus mencari tempat di ketinggian 20 meter untuk evakuasi. Dengan kategori seperti itu dan kondisi yang ada saat ini, wilayah yang paling berbahaya adalah Denpasar dan Nusa Dua Bali. "500 ribu orang tinggal di sana, 500 ribu orang yang berkunjung, satu juta orang ada di sana. Tidak ada tempat setinggi 20 meter dan harus evakuasi dalam 20 menit," ujar Harris. Berdasarkan simulasi model tsunami untuk wilayah selatan Bali, kawasan wisata di Denpasar dan Nusa Dua hampir dipastikan tenggelam oleh gelombang tsunami karena wilayahnya yang dekat sekali dengan air dan tak ada bangunan atau dataran tinggi. Oleh karena itu Harris berharap pemerintah Indonesia segera membuat rencana evakuasi secara matang, tidak hanya untuk Bali namun seluruh wilayah rawan Aditya RamadhanEditor Tasrief Tarmizi COPYRIGHT © ANTARA 2017 JAKARTA, - Persatuan Insinyur Indonesia PII mendorong pemerintah membangun sistem Peringatan Dini Tsunami, baik yang disebabkan gempa tektonik seismik maupun gempa non tektonik seperti gempa vulkanik yg terjadi di selat Sunda. Rekomendasi ini dilakukan untuk mengantisipasi kejadian serupa yang terjadi di Banten dan Lampung. Ketua Umum PII Heru Dewanto mengatakan, dengan adanya sistem peringatan dini tsunami yang lebih kuat, maka bencana di Indonesia bisa dimitigasi. “Sistem peringatan dini adalah kebutuhan mutlak untuk Indonesia, negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia yang berada di Cincin Api Pasifik," ujar Heru dalam keterangan tertulis, Rabu 26/12/2018. Pembangunan ini meliputi subsistem di hulu di tengah laut berupa sistem sensor pemantau perubahan muka laut seperti buoy, kabel bawah laut, dan radar. Saat ini baru ada sistem peringatan dini di pantai, bukan di hulu. Dengan kebijakan yang kompherensif mitigasi bencana dapat diintegrasikan dengan fungsi pertahanan negara, kemaritiman, dan perikanan. “Pembangunan sistem hulu ini harus terintegrasi dengan rantai sistem peringatan dini hingga ke hilir, yaitu masyarakat di daerah yang akan berpotensi terpapar dan para pengelola fasilitas umum yang vital di daerah pesisir,” kata itu, Ahli Tsunami PII yang juga Ketua Bidang Mitigasi Bencana PII Widjo Kongko menyebut kondisi dan situasi tsunami yang terjadi di Banten dan Lampung adalah peristiwa fenomenal. Bencana tersebut dianggap langka dan tidak lazim karena tidak didahului oleh gempa tektonik sehingga masyarakat di sekitar pantai tidak sadar untuk melakukan evakuasi mandiri. “Sistem Peringatan Dini Tsunami yang dipicu oleh bukan gempa tektonik tidak ada, sehingga pihak otoritas atau Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika tidak dapat mengeluarkan peringatan dini ke masyarakat,” kata Widjo. Widjo mengatakan, sistem operasional peringatan dini saat ini masih lemah karena hanya mengantisipasi tsunami akibat gempa tektonik. Sistem Peringatan Dini Tsunami BMKG baru akan bekerja jika sumber tsunaminya adalah gempa tektonik. Widjo mengatakan, PII siap melakukan kajian perihal mitigasi kebencanaan khususnya yang disebabkan tsunami bersama dengan stakeholder lainnya. Menurut dia, pemerintah harus mendorong penegakan hukum atas regulasi terkait dengan kelola tata ruang pemanfaatan daerah pesisir berbasis kebencanaan, terutama penentuan Batas Sempadan Pantai sesuai dengan Perpres 51/2016. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Memahami seperti apa bangunan yang ramah gempaPadang ANTARA - Pemerintah Kota Padang terus melakukan edukasi kebencanaan kepada warga yang berada di zona merah tsunami sebagai upaya meminimalkan korban jiwa jika bencana terjadi. "Kota Padang berada di bibir pantai Samudra Hindia, Padang termasuk daerah rawan bencana kami berharap seluruh warga memiliki pengetahuan yang baik saat menghadapi bencana," kata Asisten I Setdako Padang Edy Hasymi di Padang, Senin pada kegiatan kelurahan Siaga Bencana 2022. Menurut dia saat ini dari satu juta penduduk Kota Padang, 60 persen diantaranya berada di zona merah tsunami sehingga warga tersebut mesti dibekali dengan edukasi menghadapi bencana. "Keterampilan dan pemahaman dalam menghadapi bencana mesti dimiliki oleh setiap orang. Karena warga yang tidak memiliki keterampilan saat terjadi bencana akan terlebih dahulu menjadi korban," katanya. Ia menyampaikan selama ini, Pemkot Padang memang telah melakukan edukasi kepada masyarakat. Baca juga 10 tahun gempa Padang dan peningkatan kewaspadaan bencana Baca juga Padang perkuat pengembangan sekolah siaga bencana "Bahkan Kota Padang diharapkan menjadi kota cerdas bencana. Namun edukasi yang diberikan kepada masyarakat sempat terhenti karena pandemi COVID-19," katanya. Edy berharap edukasi dalam menghadapi bencana dapat diberikan pihak kelurahan kepada seluruh warga. Karena itu, ia berkeinginan seluruh aparat di kelurahan dan masyarakat memahami edukasi atau pengetahuan tentang kebencanaan yang diberikan narasumber dalam kegiatan Kelurahan Siaga Bencana Tahun 2022. “Dengan demikian pengetahuan yang didapat kemudian diberikan kepada seluruh warga,” katanya. Kegiatan Kelurahan Siaga Bencana Tahun 2022 diikuti lima kelurahan diikuti lurah beserta perangkat kerjanya termasuk masyarakat setempat untuk mengedukasi bencana dari sejumlah narasumber. Lima kelurahan itu yakni Berok Nipah, Purus, Lubuk Buaya, Gates, serta Air Tawar Barat yang seluruh daerah itu berada di bibir pantai. Plt Kalaksa BPBD Padang Arfian mengatakan salah satu tujuan kegiatan ini dilaksanakan secara partisipatif membangun kesiapsiagaan masyarakat. "Termasuk melindungi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana," kata dia. Sebelumnya pakar gempa Dr Badrul Mustafa menilai kapasitas individual menjadi salah satu kunci seseorang bisa selamat dari bencana gempa dan tsunami. "Kapasitas individual yang dimaksud adalah pemahaman seseorang tentang bencana sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan saat gempa dan tsunami terjadi," kata dia. Ia memberi contoh orang yang memiliki pemahaman yang baik tentang gempa dan tsunami sebelum bencana terjadi sudah paham apa tanda-tandanya dan apa yang harus dilakukan jika bencana datang. "Jadi kalau di daerah yang rawan maka kapasitas individu termasuk memahami seperti apa bangunan yang ramah gempa dan sesuai standar," kata dia. Kemudian kapasitas individu harus menular kepada lingkungan sehingga semua pihak akan bersinergi saling untuk saling menyelamatkan. Baca juga Zona merah bencana diminta tidak dijadikan daerah pemukiman Baca juga "Zona merah" tsunami ada di 26 desa Kabupaten Mukomuko, kata BPBDPewarta Ikhwan WahyudiEditor Zita Meirina COPYRIGHT © ANTARA 2022